Komisi V DPR Minta BMKG dan Basarnas Tingkatkan Pelatihan Bagi Masyarakat
Komisi V DPR RI memberikan apresiasi atas capaian prestasi, baik dari aspek keuangan, fisik, maupun juga prestasi-prestasi yang diraih oleh mitra kerjanya, yakni BMKG, Basarnas, BPLS, dan BPWS. Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi V DPR RI Michael Wattimena usai mendengarkan paparan yang disampaikan beberapa mitra kerja tersebut dalam rapat dengar pendapat di Gedung parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (31/01/2017).
Pada kesempatan itu, Anggota Komisi V DPR RI Sudjadi mengatakan, ketika negara banyak mengalami bencana seperti banjir, longsor, dan lain sebagainya, BMKG dan Basarnas tampil dengan prima. Sudjadi juga meminta kepada pihak Basarnas dan BMKG agar meningkatkan prosentase pelatihannya kepada masyarakat.
“Terkait pelatihan di Basarnas dan di BMKG perlu dinaikan 20 sampai 50 persen,” ucapnya.
Senada dengan hal tersebut, Anggota Komisi V DPR RI Subarna menyampaikan, bahwa wilayah Jawa Barat adalah termasuk daerah yang rawan bencana. Banyak organisasi yang ada di Tasik dan Garut siap untuk dilatih.
“Masyarakat harus ikut dilibatkan, mereka telah siap untuk dilatih. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat di wilayah Jawa Barat bisa melaksanakan berbagai kegiatan dan aktifitas untuk membantu mencegah berbagai kecelakaan yang mungkin terjadi,” ujar Subarna.
Sementara itu, Anggota Komisi V DPR dari Fraksi PDIP Rendy M Affandy Lamadjido mempertanyakan tentang penyerapan dana BMKG yang tidak sampai 99 persen lebih, hanya mencapai 95,96 persen. Menurutnya, bila merujuk pada manajemen yang baik, penyerapan dana dan fisik itu harus sama. Kalau fisiknya dapat menyerap hampir 100 persen, sementara penyerapan dana hanya berkisar 95,96 persen, maka ada selisih sekitar 4 persen.
“Kalau 4 persen dari 1 triliun lebih, maka ada 45 miliar. Dana yang tersisa cukup besar. Dengan 4 persen selisih itu, seharusnya bisa diberikan penjelasan apa yang menjadi masalah,” jelasnya.
Rendy mengingatkan, agar ada kerjasama dengan pemerintah daerah terkait masalah pengukuran curah hujan.
“Kalau bisa disetiap desa, aparat-aparatnya mungkin bisa dilatih oleh BMKG untuk mengukur penakaran curah hujan. Hal itu dimaksudkan supaya bisa diantisipasi nanti kedepannya, kira-kira berapa besar curah hujan yang turun, dan dengan demikian kita bisa meminimalisasi tentang masalah banjir,” tuturnya. (dep/nt) Foto : Azka/hr.
